Advokasi Dana Desa Untuk Kesehatan

Advokasi Dana Desa Untuk Kesehatan

Senin ini kembali digelar  Rapat Koordinasi Dengan Kementerian Kesehatan RI di gedung Setda. Dihadiri 20-an undangan dari para stake holders terkait. Berikut beberapa petikan dari pertemuan tersebut.

UU desa 4 th ini byk mengubah cara pandang kita. Utk memajukan Indonesia mmg hrs dimulai dr desa. Per tahun 20 T, naik jd 40 T, 60 T. 80 T tahun depan. Perbup mengatur penggunaannya. Persepsi membgn desa hrs diluruskan. Memberdayakan masy d slrh bidang

Dlm bidang lingkungan hidup: perlu pengelolaan sampah. Dlm bidang kesehatan, mungkin posbindu bisa dikelola ekonominya spt viva generik, spy badan usaha milik desa juga bisa memberi keuntungan semua pihak.

Proses musyawarah desa hrs dihormati dan diikuti. However kesehatan itu nilainya investasi. Jd hrs mendampingi sesuai prioritas kebutuhan yg berbeda2 bagi tiap2 desa. & hrs menghilangkan ego sektoral. Saling koordinasi dan kolaborasi antar departemen

Bbrp program yg bisa ditawarkan utk penggunaan ADD bidang kesehatan dan pendidikan. Perlu elaborasi BUMDes dg bidang kesehatan. Paling tdk operasional posbindu bisa dihandle warga desa. Sarana olahraga dan produk unggulan desa juga bisa berkembang.

3 strategi promosi kesehatan : Advokasi, kemitraan, pemberdayaan.

unit kesehatan berbasis masyarakat ukbm

Advice dr inspektorat &auditor: perbup yg dihasilkan musti dlm bahasa yg mudah dipahami masyarakat awam,jelas peruntukan, hrs ada unsur kehati2an, jgn ada double anggaran dr dana desa dan departemen, anggaran hrs ada dlm permendes, desa hrs didampingi


Problem sharing dr pendamping desa: jika di RPJM belum ada, maka tdk bisa di-anggarkan. Perubahan RPJM hy dimungkinkan jk ada bencana atau kebijakan dr atas. Usulan PKM di desember, pdhl musrenbangdes di juli-aug-sept, jd telat, tdk bisa sinkron

yg ingin dicapai adl sinergitas. Tapi kewenangan masing2 hrs jelas.
30% pkt padat karya tunai. 10% utk kesehatan. Angka2 itu tdk perlu difloorkan. Apalah arti perbup, jk pemahaman tdk sampai pd target n tdk ada action. Perlu pemahaman program pd masyarakat

Sebagai penutup adalah penegasan dari Dinkes Kesehatan Provinsi Jateng:

Desa semestinya tdk konsumtif, tp produktif. Maksimalkan perbup yg sdh ada & optimalkan actionnya. Utk penganggaran hrs fokus pd masalah dan faktor resiko yg ada. Jgn mengada2 mumpung ada menunya. Tapi jadikan sbg daya ungkit

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Senin ini di kampus AKN berlangsung Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Terdapat dua nara sumber yang memaparkan kajiannya pagi hingga siang hari itu. Dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan dari Dinas Kesehatan. 

Berikut beberapa petikannya:

Tingginya kekerasan pd anak krn:kuatnya bdy patriarki, tdk berkembangnya bdy asertif, kebijkn perlindgn anak msh sektoral, pengaruh media

Anak dianggap komoditas, diskriminasi laki pr, anak dianggap sbg beban,ada paham kekerasan utk kedisplinan,pola asuh tdk beri rg partisipasi

Metode penddkn konvensional,penegakn hkm perlndgn anak tdk jln,isu anak blm dianggap penting,sensor tv longgar,krg kontrol,mdh akses internt

Kebijakan:sosialisasi pencegahan kkrsn anak&pernikahan dini, sekolah&puskesmas ramah anak,jejaring lintas sektor dg pusat pelayanan terpadu

Lindungi anak dr:kekerasan fisik, emosional,sosial,seksual,penelantaran,tindkn membhykn, eksplotasi,diskriminasi krn ltr blkg agekopolsosbud

Kurangnya promosi,kebijakan,kepedulian para pengambil kebijakan thd kerentanan anak.  

Pelynn PPT: 

pencegahn dg KIE ttg KBG 

pendampingan dg tindaklanjuti laporan-koord-advokasi-konseling 

pemulihan, reintegrasi sos 

Perlndgn hkm

 

**

Untuk  kerjasama  review, liputan, event, narsum dll

For reservation,  review and any other collaboration, 

please do not hesitate to contact at 085701591957 (sms/wa)

Line: diannafi57

Email: demagzcie@gmail.com